Sebagai Bentuk Terima Kasih pada AS, Israel Buat Stasiun “Trump” di Baitul Maqdis

loading...

Israel berniat menggali terowongan kereta api di bawah Kota Suci Baitul Maqdis dan menamakan stasiun  “Stasiun Donald Trump”, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengumumkan Yerusalem (Baitul Maqdis) sebagai Ibu Kota Israel yang mendapat protes dunia.

“Saya memutuskan untuk menamai stasiun kereta api yang akan dibangun dekat Perempatan Yahudi, dekat Tembok Barat dan Bukit Bait Allah, dengan nama Presiden Donald Trump, atas keputusan yang berani dan bersejarah untuk mengakui Yerusalem, ibu kota abadi rakyat Yahudi, sebagai Ibu Kota Israel, serta niatnya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem,” kata  Menteri Transportasi Israel Yisrael Katz seperti dikutip CNN, Kamis (28/12/2017).

Yisrael Katz berkata ia ingin menghormati sang presiden AS atas keputusannya untuk mengakui Baitul Maqdis yang mendapat kecaman dunia internasional itu.

Terowongan dan stasiun kereta api baru yang masih direncanakan ini akan menjadi bagian dari perpanjangan jalur kereta cepat dari Tel Aviv yang siap dibuka pada tahun depan.

Sebelumnya, penggalian yang dilakukan Zionis Israel di sekitar kompleks Haram al Syarif , memicu protes dari warga Palestina.

Sebelum ini UNESCO, Lembaga Kebudayaan PBB  menetapkan Kota Lama sebagai situs Warisan Dunia.

Meski demikian, Penjajah Israel seolah tak peduli dengan itu semua, bahkan kepada suratkabar Israel Yedioth Ahronoth, Katz  mengatakan perpanjangan jalur kereta api Tel Aviv-Yerusalem adalah “proyek nasional paling penting”.

Selain stasiun kereta api tersebut, di seluruh Israel dilanda demam pemberian nama Trump. Sejumlah proyek perkotaan direncanakan bakal dinamai Presiden Amerika Serikat ke-45 itu.

Dewan Kota Yerusalem mengajukan proposal untuk mengganti nama Jalan Salah ad-Din, jalan yang dihuni mayoritas warga Palestina menuju Perempatan Muslim Kota Tua, menjadi Jalan Donald Trump.

Penjajah Israel merebut Yerusalem Timur pasca Perang Enam Hari pada 1967 dan menjajah wilayah tersebut sejak itu. Pada 1980, lewat resolusi Dewan Keamanan PBB 478, yang berhasil lolos dengan sikap abstain Amerika Serikat, organisasi dunia mengecam klaim sepihak penjajah yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kotanya. Resolusi itu juga melarang negara-negara PBB mendirikan kedutaan di wilayah itu.

Direktur Urusan Al-Quds dan Masjidil Aqsha di Kementerian Wakaf Yordania mengatakan, Abdullah Al-Ibadi pernah mengatakan, Baitul Maqdis adalah kota terjajah yang diakui oleh hukum internasional. Oleh karena itu, pemerintah penjajah tidak boleh menetapkan seenaknya urusan kota ini.

Sebelumnya laman Sahabat al Aqsha mengatakan, untuk menghabisi Palestina dan warganya, penjajah Zionis selama ini melakukan kebijakan koloni pemukim ilegal Yahudi Israel di Timur Baitul Maqdis terjajah  dengan tiga strategi utama. Pertama, menciptakan mayoritas Yahudi di kota tersebut melalui pembangunan permukiman-permukiman ilegal “khusus Yahudi”. Kedua, mengejar tujuan yang sama dengan mengurangi populasi warga Palestina melalui kebijakan-kebijakan mengusir warga Palestina dari Baitul Maqdis secara paksa maupun menghalangi pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai sebuah komunitas. Ketiga, mengisolasi Timur Baitul Maqdis dan membagi Tepi Barat menjadi dua bagian. Terkait kebijakan pemisahan ruang kolonial, mengurangi visibilitas dan keberadaan warga Palestina di kota mereka.*

Rep: Panji Islam

Editor: Cholis Akbar

Hidayatullah