loading...
Pemerintahan Joko Widodo dihimbau untuk melakukan persiapan menghadapi tahun 2018. Tahun politik (Pilkada). Pemerintah diminta untuk melakukan agar di tahun mendatang tetap tenang dan damai.
“Kita akan segera menginjak tahun politik. Penting buat pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian.
Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yang turut mengeruhkan suasana. Kita lihat kasus Saracen, misalnya. Polisi awalnya mengekspose kasus Saracen seolah ini adalah kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial. Masyarakat kita dulu menanggapinya dengan heboh,” tulis Fadli Zon, Kamis (28/12/2017), di akun media sosial, Twitter pribadi miliknya.
Pun Fadli mengatakan kehebohan semata nyatanya tidak sampai masuk ke dalam dakwaan. “Sayangnya, sebagaimana yang bisa kita baca dari proses peradilan yang tengah berjalan, tuduhan-tuduhan polisi yang bombastis tadi tak ada yang masuk dalam dakwaan jaksa.
Artinya, tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kita tentu berharap agar ke depannya Polri bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat.”
Menurutnya, menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma. “Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas.” (Robi/voa-islam.com)
Voa-Islam
0 Response to "Pesan Politisi ke Pemerintah?Polri di 2018: Jangan Mudah Beri Stigma dan Bertindak Represif ke Ulama"
Posting Komentar